Hacker yang membobol data rahasia negara ga canggih, apakah benar?

Foto: Infografis/ Hacker/ Edward Ricardo

Cirebon, Banaspati -- Dalam waktu kurang dari sebulan, Indonesia telah dilanda berbagai tuduhan kebocoran data. Tapi di mana tepatnya kesalahan dari banyaknya insiden ini?

Pengamat keamanan siber Ruby Alamsyah mengatakan, dari pantauan 2019-2022 saat terjadi kebocoran data massal di Indonesia, ditemukan banyak instansi pemerintah yang tidak sadar akan keamanan teknologi informasinya. Hal ini membuat keamanan tidak bekerja secara optimal.

”Berdasarkan pantauan tahun 2019-2022 dimana terjadi kebocoran big data di Indonesia, baik di instansi pemerintah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak instansi pemerintah yang tidak mengetahui keamanan IT-nya sehingga tidak mengoptimalkan keamanan IT terkait dengan produk dan layanan yang ingin mereka sampaikan, jelasnya .

“Intinya sistem ini tujuannya untuk menyiapkan produk, agar pelayanannya bisa dilakukan. Pengamanan diabaikan, dan kalau ada kasus baru mereka perbaiki sistem keamanan komputernya.”

Ia mencontohkan perusahaan teknologi besar juga mendapatkan kebocoran besar, padahal mereka memiliki segalanya mulai dari modal, teknologi hingga sumber daya manusia. Pasalnya, bagian pengelolaan data hanya fokus pada penyampaian produk dan akhirnya bisa dengan mudah diretas oleh peretas.

Beli lah sekarang dan dapatkan diskon nya klin gambar

Ruby mengatakan sebagian besar kebocoran data terjadi dengan cara yang sederhana. "Jadi pada titik tertentu, peretas dapat menyerang dengan mudah. Jika canggih, kami akan mendorongnya dan akan ada beberapa upaya dari orang-orang yang menjalankan sistem elektronik. Tetapi sebagian besar data yang bocor tidak canggih, sederhana," kata Ruby

Baca juga: alasan bjorka obrak abrik data RI

Secara khusus, untuk instansi pemerintah, mereka selalu rentan terhadap kebocoran. Penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi.

“Indonesia masih sangat rentan, terutama instansi pemerintah, dan sering kali menyebut kekurangan sumber daya manusia dan teknologi,” kata Ruby.

Dihubungi secara pribadi, aktivis cybersecurity Niko Tidar mengatakan manajemen cybersecurity masih cacat. Misalnya, data tidak boleh dibagikan oleh pembuat aplikasi, tetapi yang terjadi sebaliknya.

Dia juga mengatakan bahwa peretas dapat dengan mudah memulihkan data ini. Pasalnya, pengelolaan dan manipulasi di Indonesia sendiri masih sangat longgar.

"Karena kita yang bilang hacker itu gampang, cukup mudah untuk mengumpulkan datanya dan usaha untuk mengumpulkannya juga tidak terlalu banyak," kata Niko.

Hanya Rp.3000 klik gambar nya

Tapi masalahnya adalah validitas data yang diambil oleh peretas itu sendiri. Menurut dia, publik tidak bisa mengetahui keaslian data tersebut, kecuali pihak yang membobol data itu sendiri.

Contoh kasus kebocoran data yang diungkapkan oleh Bjorka. Niko mengatakan hanya peretas yang mengetahui validitas data.

"Satu-satunya masalah adalah orang bertanya apakah itu valid. Padahal, hanya Bjorka yang tahu," jelasnya.

Dalam beberapa hari terakhir, nama Bjorka membuat heboh ketika membocorkan beberapa data milik sejumlah organisasi dan individu Indonesia. Misalnya, surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia serta data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, John plate.